Budi Arie mengatakan hal ini dilakukan untuk mempermudah Kominfo melakukan patroli konten. Denda kepada platform Togel Singapore electronic akan dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo. Langkah pengenaan denda itu diambil sesuai dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat serta ketentuan perubahan. Menjadi pilihan utama untuk port hari ini merupakan bukan hal mudah, kita mesti memiliki kredibilitas dalam mejalin situs cukup lama dan membayar berapapun member menang.
Desakan Johan Budi: Kejaksaan Agung Dan Polri Segera Klarifikasi Soal Densus 88!
Dan akan menjadi Simbol Kebersamaan yang berdampak positif untuk Masyarakat Desa Budi Lestari. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyoroti kondisi perkembangan judi online di Tanah Air. Hal ini menyusul kabar seorang perwira TNI yang bunuh diri diduga karena terlilit utang judi online.
Waduh, 17 Ribu Konten Judi Online Ditemukan Di Situs Pemerintah
Diketahui Budi Arie Setiadi mengancam akan menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta untuk penyelenggara system electronic di Indonesia seperti X, Telegram, Google, Meta dan TikTok, yang masih menayangkan konten judi online. “Tidak kooperatif dalam memberantas judi on the internet di system anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp500 Juta rupiah per konten,” tegasnya dilansir Minggu (26/5). Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi memberikan peringatan keras kepada penyelenggara platform digital di Indonesia yang tidak memberantas konten judol (judi online). Berdasarkan pemantauan Kementerian Kominfo, Budi Arie menyatakan masih terdapat banyak konten dengan kata kunci atau key phrase terkait judi online di berbagai platform online. “Denda kepada system digital dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika,” tuturnya. “Denda kepada platform digital dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP] yang berlaku pada Kementerian Kominfo,” tuturnya.
“Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp500 Juta rupiah per konten. Saya ulangi, saya akan denda sampai dengan Rp500 Juta per konten,” ujarnya. “Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp 500 Juta rupiah per konten. Saya ulangi, saya akan denda sampai dengan Rp 500 Juta per konten,” tandasnya. “Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp500 juta per konten.
“Isu ini juga menjadi perhatian serius Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga, pada Rabu 22 Mei lalu, beliau kembali memimpin rapat interior Kabinet untuk membahas perkembangan pemberantasan judi online,” paparnya. Menteri Budi menegaskan pemerintah memberikan perhatian pada pemberantasan judi online dengan membentuk satuan tugas pemberantasan judi online. Menurut Menteri Budi Arie, langkah itu diambil sesuai dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat serta ketentuan perubahan. Selanjutnya, Kominfo juga telah memperbarui kata kunci atau keyword yang berkaitan dengan judi online.
Serta, ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat serta ketentuan perubahan. Langkah ini sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo terkait. Kapten Inf Tarekat menyampaikan, “Kami melakukan rehabilitation mosque Baiturrahman bersama warga dan di bantu tukang dengan penuh semangat Masyarakat Budi Lestari menganggapnya sebagai investasi dalam perbaikan fasilitas ibadah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi”, Semangat gotong royong dan kebersamaan adalah landasan utama dalam mencapai pencapaian yang baik dalam Perehaban Mosque Baiturrahman ini.